Muluskan Meikarta, DPRD Bekasi Terima Uang dan Pelesir ke Thailand

publicanews - berita politik & hukumTerdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin (kiri) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Bandung - Jaksa pada KPK menghadirkan 15 anggota DPRD Kebupaten Bekasi pada sidang lanjutan kasus suap perizinnan proyek Meikarta. Ikut menjadi saksi lima staf Sekretariat DPRD. Mereka dimintai keterangan kasus dugaan aliran uang ratusan juta rupiah dari Lippo Group ke Dewan.

Jaksa I Wayan Riana mengatakan, para saksi dihadirkan untuk mengklarifikasi keterangan eks Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. Ia menjadi terdakwa bersama Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4) siang ini mengakui ada uang dan tiket pelesiran ke Batam.

Menurut Sunandar, pemeberian uang dari Neneng untuk mempercepat pembahasan revisi RDTR. Bahkan DPRD membentuk panitia khusus untuk memuluskan proyek di Cikarang, Kabupaten Bekasi, itu.

"Pemberian pertama Rp 300 (juta). Saya bagi empat dengan unsur pimpinan lainnya, jadi masing-masing Rp 75," kata Sunandar.

Bahkan, secara pribadi Sunandar mengakui mendapat tambahan Rp 50 juta. Tidak hanya uang, anggota Pansus RDTR berserta anggota keluarga mendapat bonus jalan-jalan ke Thailand selama 3 hari.

"Saya berangkat bersama anak dan istri," ujar Sunadar.

Sebelumnya, Neneng Rahmi mengatakan telah mengalirkan duit ke Dewan mencapai Rp 1,28 miliar. Pemberian uang secara bertahap, yaitu Rp 200 juta, Rp 300 juta, Rp 200 juta, dan Rp 300 juta. Total Rp 1 miliar.

Selain itu, sebanyak Rp 284.715.000 dialokasikan untuk pimpinan, anggota, dan staf ASN DPRD Kabupaten Bekasi beserta anggota kelaurga 'studi banding' ke negeri Gajah Putih. (feh)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top