KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pembangunan Jembatan Bangkinang Riau

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers penetapan tersangka korupsi pembangunan Jembatan Bangkinang, Riau, Kamis (14/3). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kembali terjadi persekongkolan antara pejabat daerah dengan perusahaan pelat merah dalam proyek infrastruktur. Kali ini terjadi di Kabupaten Kampar, Riau, dalam pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinanang, tahun 2015-2016.

KPK menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Adnan dan Manajer Wilayah I PT Wijaya Karya/Manajer Divisi Operasi PT Anaya Karya I Ketut Suarbawa.

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3) sore.

Adnan dan Ketut Suarbawa diduga kongkolingkong dalam proyek beranggaran Rp 117, 68 miliar itu. KPK menaksir terdapat kerugian negara sebesar Rp 39,2 miliar.

Proyek Jembatan Bangkinang atau Jembatan Waterfront City, ujar Saut, merupakan salah satu dari sejumlah proyek strategis yang dicanangkan Pemkab Kampar.

Pada pertengahan 2013 lalu, Adnan bertemu Ketut Suarbawa dan sejumlah pihak lain. Ia meminta informasi tentang desain dan estimasi teknis jembatan kepada Ketut Suarbawa.

Atas informasi tersebut, PT Wijaya Karya memenangkan lelang dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi. 

"Pada Oktober 2013 ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City tahun anggaran 2013 dengan nilai Rp 15.198.470.500 dengan lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan hingga Desember 2014," Saut menjelaskan.

Setelah kontrak dilakukan, Adnan meminta pembuatan engineer estimate pembangunan Jembatan Waterfront City tahun 2014 kepada konsultan. Saat itu Ketut meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

"KPK menduga kerjasama AND dan IKS terkait Penetapan Harga Sendiri ini terus berlanjut hingga pelaksanaan proyek Jembatan Waterfront City yang dibiayai APBD 2015, APBD Perubahan 2015, dan APBD 2016," ujar Saut.

Adnan diduga menerima fee sekitar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak. 

"Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka," Saut menambahkan.

KPK menjerat Adnan dan Ketut Suarbawa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

  • Tidak ada berita terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top