Suap Perkara

Panitera Pengganti PN Medan Helpandi Dituntut 8 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukumPanitera Pengganti pada PN Medan Helpandi seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 2 November 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dituntut hukuman 8 tahun penjara. Jaksa mengatakan, Helpandi terbukti menjadi perantara suap untuk hakim Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helpandi 8 tahun penjara dan denda Rp 220 juta subsider delapan bulan kurungan," ujar Jaksa Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis(14/3).

Jaksa juga meminta hakim tidak mengabulkan permintaan Helpandi sebagai Justice Collaborator (JC). Menurut Jaksa, meskipun kooperatif, Helpandi adalah pelaku utama.

"Kami berpendapat permohonan Justice Collaborator Helpandi tidak dapat dikabulkan karena termasuk kategori pelaku utama dan tidak memenuhi syarat dalam SEMA 2011," Jaksa menambahkan.

Menurut jaksa, Helpandi terbukti menerima 280 ribu dollar Singapura dari pengusaha Tamin Sukardi, yang juga terdakwa --tapi kasusnya disidang di Pengadilan Tipikor Medan. Dari jumlah itu, sebesar 150 ribu dollar Singapura diserahkan kepada Merry Purba.

Uang tersebut, Jaksa menambahkan, diduga untuk memengaruhi putusan hakim dalam perkara dugaan korupsi dalam pengalihan tanah negara milik PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, di Deli Serdang, Sumut.

Tamin menyogok Merry untuk meringankan vonis. Majelis hakim PN Medan yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo, yang juga Wakil PN Medan, menjatuhkan putusan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa Tamin, plus denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 132 miliar.

Merry menyatakan tidak sependapat (dissenting opinion) dengan koleganya.

Sehari setelah jatuh vonis, yakni 28 Agustus 2018, petugas KPK menangkap Helpandi, Tamin, dan Merry Purba. Tim KPK juga menemukan uang 130 ribu dollar Singapura di tas Helpandi, yang rencananya akan diberikan kepada hakim Sontan.

Atas perbuatannya Helpandi didakwa melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top