Eks Direktur PT Jasindo Budi Tjahjono Dituntut 9 Tahun Penjara

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Budi Tjahjono hukuman 9 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," kata Jaksa KPK Haerudin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/3).

Tak cukup sampai disitu, Jaksa juga menuntut Budi membayar uang pengganti sebesar Rp 6 miliar dan 462.795,31 dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada penuntut umum KPK sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

"Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun," ujar jaksa.

Dalam tuntutannya tersebut Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal yang memberatkan Budi dipandang aktif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan. Budi juga tidak sepenuhnya mengakui secara terus terang atas perbuatannya dan menikmati hasil kejahatan.

Menurut jaksa, Budi terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Adapun, Budi diperkaya Rp 6 miliar dan 462.795 dollar AS. Kemudian, memperkaya Kiagus Emil Fahmy Cornain, selaku orang kepercayaan Kepala BP Migas sebesar Rp 1,3 miliar.

Selain itu, memperkaya Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo sebesar 198.340 dollar AS. Kemudian, memperkaya Soepomo Hidjazie selaku Direktur PT Bravo Delta Persada (tahun 2008-2012 agen Asuransi Jasindo) sebesar 137 dollar AS.

Menurut jaksa, keuntungan itu didapatkan dengan cara merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Jasindo, seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Padahal konstruksi pada BP Migas-KKKS dari 2009-2014 adalah pembayaran atas kegiatan fiktif.

Adapun, PT Jasindo dalam mendapatkan kegiatan penutupan asuransi tersebut dengan cara mengikuti pengadaan secara langsung tanpa agen di BP Migas.

Sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perbuatan tersebut merugikan negara Rp 8,4 miliar dan 766,955 dollar AS atau setara Rp 7,5 miliar.

Budi didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top