Dua Kader Nasdem Dipanggil KPK dalam Kasus Suap di Lamteng

publicanews - berita politik & hukumMantan Bupati Lampung Tengah Mustafa hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK memanggil dua politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai saksi kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Keduanya asalah Sekretaris DPD Lampung Tengah Paryono dan Ketua Pemuda Nasdem Pringsewu Sony Adiwijaya.

Mereka diperiksa untuk kasus yang menjerat mantan kolega separtai, eks Bupati Lamteng Mustafa.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MUS," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/3).

Selain kedua kader Nasdem, penyidik juga memanggil PNS Bina Marga Lamtent A. Ferizal, psikolog Andririni Yaktiningsasi, dan swasta Darius Hartawan.

KPK kembali menetapkan Mustafa sebagai tersangka dugaan menerima hadiah atau janji dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamteng 2018.

Selain politisi Partai Nasdem tersebut, penyidik juga menetapkan tersangka terhadap pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan bos PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran 10 sampai 20 persen. Total suap yang diterima Mustafa sebanyak Rp 95 miliar.

Uang tersebut diterima Mustafa dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018. Rinciannya, Rp 58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp 36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Dari Budi Wiranto dan Simon Susilo, Mustafa menerima Rp 12,5 miliar. Budi menggarap paket pekerjaan ruas jalan dengan nilai proyek Rp 40 miliar. Sedangkan Simon mengerjakan dua paket proyek peningkatan jalan dengan nilai Rp 76 miliar.

Penetapan tersangka Mustafa merupakan pengembangan kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD 2018. Dalam kasus ini Mustafa telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top