KPK akan Ungkap Penerima Suap Dana Hibah KONI Lainya

publicanews - berita politik & hukumJubir KPK Febri Diansyah (foto:Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengungkap peran pihak yang terlibat dalam perkara suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada KONI.

"Secara lebih spesifik dakwaan itu belum menguraikan seluruh fakta fakta yang ada, nanti fakta-fakta akan dibuka di proses persidangan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/3).

Dalam dakwaan dua petinggi KONI Johny E Awuy dan Ending Fuad Hamidy Jaksa telah menguraikan proses pengajuan proposal hingga pencairan anggaran hibah hingga peran-peran yang terlibat.

"Ada orang orang tertentu yang perannya kami duga signifikan artinya punya peran beberapa hal ya mulai dari mengatur sampai menentukan, ada juga pihak tertentu yang punya peran misalnya dalam proses pencairan dan lain-lain," ujar Febri.

Namun Febri mengatakan terkait siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat akan dibongkar lebih dalam saat pemeriksaan saksi pada persidangan berikutnya.

"Jadi terlalu awal saya kira kalau hari ini kita jelaskan semua karena ada banyak fakta yang nanti akan kami hadirkan dan kami uji di proses persidangan dengan bukti bukti yang ada," ujar Febri.

Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI, Johny E Awuy didakwa telah menyuap pejabat Kemenpora yakni Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adhi Purnomo serta seorang staf Kemenpora, Eko Triyanto. Suap diberikan agar pencairan dana hibah untuk KONI dipercepat.

Johny dan Ending didakwa telah menyuap pejabat Kemenpora dengan memberikan satu unit Toyota Fortuner hitam, uang Rp 300 juta, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp100 juta, serta Ponsel merek Samsung Galaxy Note 9.

Atas perbuatanya, Johny dan Ending didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top