Suap Perizinan Meikarta

Ketua KPK: Billy Sindoro Itu Residivis, Hukumannya Harus Diperberat

publicanews - berita politik & hukumKetua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers seusai membuka pelatihan 22 calon penyidik KPK, di Gedung lama KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/3) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyayangkan hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menjatuhkan vonis ringan terhadap Billy Sindoro. Meskipun menyatakan Direktur Operasional Lippo Group itu terbukti menyuap dalam proses perizinan Meikarta, hakim hanya mengganjar 3 tahun 6 bulan penjara.

Padahal, Billy juga pernah dipidana dalam kasus suap terhadap komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal pada 2009 lalu. Saat itu, Billy dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT First Media, anak perusahaan Lippo Group. Billy divonis 3 tahun.

"Makanya kalau sudah yang kedua kali gitu ya, kami sangat berharap sebetulnya hakim juga mempertimbangkan itu," kata Agus Rahardjo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/3).

Menurut Agus, seseorang yang dipidana kedua kali harus diperlakukan layaknya residivis. "Semestinya dipertimbangkan untuk diperberat, jangan hanya dua pertiga dari tuntutan," Agus menambahkan.

Billy Sindoro Divonis Rendah, KPK Belum Tegaskan Banding

Dalam kasus suap perizinan Meikarta, Jaksa KPK menuntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa mendakwa kakak mantan CEO Paramount Enterprise International Eddy Sindoro itu terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor.

Namun soal langkah yang akan ditempuh KPK terkait vonis Billy ini Agus masih enggan mengungkapkannya. "Ya nanti, itu masih kita bicarakan ya," Agus menandaskan.

Dalam kasus suap anggota KPPU, Billy adalah Eksekutif Lippo Group yang mewakili kepentingan PT First Media dan PT Direct Vision yang mengoperasikan satelit Astro Nusantara. Hakim menyatakan Billy terbukti menyuap Iqbal sebanyak Rp 500 juta agar memasukan klausul injunction dalam putusan KPPU terkait hak siar Liga Primer Inggris. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top