Suap Pembuangan Limbah

Takut Operasional Perusahaan Terganggu, Petinggi Sinar Mas Suap DPRD Kalteng

publicanews - berita politik & hukumTiga peringgi anak perusahaan Sinar Mas Group dalam sidang pembacaan tuntutan kasus pembuangan limbah, di Pengadilan Tipikor Jakarta, 27 Februari 2019. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Kunjungan kerja anggota DPRD Kalimantan Tengah ke kantor PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) di Jakarta dan kebun mereka di Kalteng membuat anak perusahaan Sinar Mas Group itu khawatir.

Direktur Utama SMART Edy Saputra Suradja dalam pledoi atau nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor Jakarta mengatakan, kunjungan wakil rakyat tersebut sudah melenceng dari agenda awal, yakni soal hak guna usaha (HGU), plasma, dan izin pemanfaatan hutan.

"Menindaklanjuti kunjungan kerja ke Jakarta pada September 2018, kunjungan kerja dengan topik pengelolaan limbah. Meski kunjungan mendadak, kunjungan tetap diterima staf PT BAP," ujar Edy membacakan pledoinya, Rabu (6/3).

Ia menizinkan Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalteng IV, V, dan Gunungmas Willy Agung Adipradhana untuk menerima rombongan anggota Komisi B DPRD Kateng tersebut. Willy juga terdakwa dalam kasus pembuangan limbah sawit ini.

Ketika menemui Ketua Komisi B Borak Milton dan kawan-kawan tersebut, Willy, yang juga CEO Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalteng-Kalimantan Utara menjelaskan tidak ada pencemaran. Pengurusan HGU masih berjalan sehubungan perubahan Peraturan Pemerintah pusat dan Pemda.

"Upaya telah dilakukan BAP untuk fasilitasi pembangunan plasma," Edy menambahkan.

Tiga Petinggi Sinar Mas Group Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Edy menjelaskan, pertemuan Willy dan Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy dengan Komisi b pada 16 dan 17 Oktober 2018 itu berujung permintaan uang. Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, menurut Edy, meminta Rp 240 juta.

"Alasannya perusahaan sudah lama, tapi enggak pernah sowan. Borak beberapa kali menghubungi Dudy. Pada akhirnya terpaksa saya setujui. Tapi karena ditolak Jo Daud (Dirut SMART Jo Daud Dharsono; red), saya gunakan dana pribadi," Edy menjelaskan.

Ia memberi uang pada anggota Dewan karena tidak ingin mereka mengarahkan massa untuk mengganggu operasional perusahaan yang menaungi 7 ribu lebih karyawan.

Hal senada disampaikan terdakwa Teguh Dudy, ia menyampaikan penyesalannya dan berharap majelis hakim memperingan hukumannya.

"Saya sungguh menyesal. Ke depan saya akan lebih baik dan menghindari perilaku koruptif. Saya mohon putusan yang ringan dan seadilnya supaya saya masih bisa merawat ibu saya dan keluarga saya," kata Teguh Dudy.

Dalam sidang pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta hakim mengganjar para terdakwa 2,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top