KPK Dalami Pendirian Subskontraktor Fiktif dan Aliran Dana Waskita Karya

publicanews - berita politik & hukumPara pekerja proyek Waskita Karya. (Foto: Ilustrasi/Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Pemeriksaan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio dalam kasus dugaan pekerjaan subkontraktor fiktif PT Waskita Karya telah rampung dilakukan. Pitoyo adalah salah satu saksi yang dicegah KPK keluar negeri selama 6 bulan ke depan.

Selain Pitoyo, KPK juga telah memeriksa Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa 4 PT Waskita Karya Hendra Adityawan.

"Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai pendirian perusahaan subkontraktor dan dugaan aliran dana terkait kasus pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Divisi II WK Fathor Rachman dan eks Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II WK Yuly Ariandi Siregar. Keduanya diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh perusahaan lain.

Keduanya membuat seolah-olah ada kontrak baru kepada empat perusahaan subkontraktor. Penyidik mencium indikasi double budgeting atau penganggaran ganda.

Padahal, keempat perusahaan tersebut kemudian menyerahkan kembali uang kontrak kepada sejumlah pihak di WK, termasuk Fathor dan Yuly. Keduanya menggunakan uang kickback tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut hitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara merugi Rp 186 miliar dalam kasus patgulipat ini.

Fathor Rachman dan Yuli Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juocto, Pasal 65 ayat (1) KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top