Suap Pengadaan Satelit

KPK Bekukan Rekening PT Merial Esa Senilai Rp 60 M

publicanews - berita politik & hukumKantor PT Melati Technofo Indonesia, perusahaan milik Fahmi darmawansyah yang digunakan untuk mengerjakan proyek sarelit Bakamla. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membekukan aset rekening berisi uang Rp 60 miliar milik PT Merial Esa. Pembekuan ini menyusul ditetapkannya perusahaan milik terpidana kasus Bakamla Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka korporasi.

"Pembekuan uang ini merupakan bagian dari upaya mengejar keuntungan yang diduga diperoleh tersangka sebagai akibat dari suap yang diberikan pada Fayakhun A. untuk mengurus anggaran di Bakamla," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/3).

KPK, ujar Febri, menduga bahwa Merial menggunakan bendera PT Melati Teknofo Indonesia (MTI) yang mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla. Keuntungan yang tidak didapat korporasi, ia menambahkan, diupayakan semaksimal mungkin kembali pada negara.

KPK berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi korporasi lain. Karena jika korporasi diproses, baik dalam kasus suap ataupun kerugian keuangan negara, maka KPK akan memproses keuntungan yang didapatkan akibat tindak pidana tersebut.

"Sehingga, akan lebih baik jika korporasi yang ada di Indonesia membangun sistem pencegahan korupsi dan memastikan tidak memberikan suap baik untuk mengurus anggaran, memenangkan tender ataupun memperoleh perizinan," Febri menandaskan.

Jumat (2/3) lalu, KPK resmi menetapkan Merial Esa sebagai tersangka korporasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta mengatakan, konstruksi perkara ini berawal pada 2016 saat Direktur PT Rohde dan Scwarz Erwin Syara'af Arief melakukan komunikasi dengan anggota DPR Fayakhun Andriadi.

Erwin meminta Fayakhun mengupayakan agar proyek satelite monitoring di Bakamla dapat dianggarkan dalam APBN-P 2016.

"ESY juga diduga menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi. Total commitment fee dalam proyek ini adalah 7 persen dengan 1 persen dari jumlah itu diperuntukan bagi Fayakhun," ujar alex. 

Sebagai realisasi dari janji itu, Fahmi memberikan 911.480 dolar AS atau senilai Rp 12 miliar ke Fayakhun. Uang tersebut dikirim secara bertahap melalui rekening di Singapura dan China.

KPK menetapkan ME dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP atau Pasal 56 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top