Suap Perizinan Meikarta

Jaksa KPK Tidak Sebut Anggota DPRD Penerima Suap, Kenapa?

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Lippo Group tak hanya menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat anak buahnya. Perusahaan milik James Riady itu juga diketahui menyogok anggota DPRD melalui pelesiran ke Pattaya, Thailand.

Namun dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin, isu ini tidak disebutkan oleh Jaksa KPK. Mengapa?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, kasus anggota DPRD tersebut tetap diproses. KPK masih akan mengembangkannya sambil menunggu vonis hakim dalam kasus Bupati Neneng dan anak buahnya serta Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

"KPK tentu tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini ya. Ada sejumlah pihak yang diduga sebagai pemberi yang sudah dilakukan penuntutan. Jadi tinggal kami tunggu nanti vonis dan pertimbangan hakim. Yang lain akan tetap kami kembangkan," kata Febri di KPK, Jakarta, Rabu (27/2) malam.

Saat ini, Febri menambahkan, Jaksa tengah fokus dalam dugaan suap yang dilakukan Bupati Neneng dan empat terdakwa lain. Itulah sebabnya dugaan gratifikasi atau penerimaan oleh anggota DPRD tidak disebutkan dalam dakwaan.

"Belum dimasukkan, misalnya rincian dari dugaan penerimaan oleh anggota DPRD karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan Meikarta," Febri menegaskan.

Dalam dakwaan untuk Neneng dan kawan-kawan, Jaksa menyebut mereka menerima aliran dana suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp 16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura.

Suap untuk kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB oleh PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top