Suap Perizinan Meikarta

Didakwa Terima Rp 18 M dari Lippo, Bupati Bekasi Tak Keberatan

publicanews - berita politik & hukumBupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mendengarkan dakwaan Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Bandung - Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin didakwa bersama empat anak buahnya menerima suap total Rp 18 miliar lebih dari Lippo Group dalam proses perizinan Meikarta.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK Doddy Sukmono yang membacakan dakwaan, rincian suap untuk keempat terdakwa adalah Rp 16,1 milar dalam bentuk rupiah dan 270 dolar Singapura (sekitar Rp 2,7 miliar).

Atas dakwaan tersebut, Neneng dan empat anak buahnya menyatakan tidak keberatan.

"Untuk Ibu Neneng, apakah akan eksepsi?" tanya Hakim Ketua Tardi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2) siang.

"Tidak, Yang Mulia," jawab Neneng yang tengah hamil 7 bulan itu. Jawaban serupa disampaikan keempat terdakwa lainnya bahwa mereka tidak akan mengajukan nota keberatan.

"Kompak ya, Pak Jaksa. Maka langsung pemeriksaan saksi minggu depan ya," ujar Hakim Tardi.

Keempat terdakwa lainnya adalah pejabat Pemkab Bekasi. Mereka yakni Kadis PUPR Jamaludin, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Deswi Tisnawati, Kadis Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor, dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili.

Dalam dakwaannya Jaksa mengatakan keempatnya menerima suap dari PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

"Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta," ujar Jaksa Doddy saat membacakan dakwaan.

Jaksa menambahkan, masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda. Namun masih dalam rangkaian proses perizinan proyek properti mewah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu. Besaran 'jatah suap' pun tidak sama.

Neneng didakwa menerima Rp 10 miliar dari Dirut PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto melalui stafnya. Lippo mengucurkannya setelah Neneng meneken perubahan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Meikarta dari seluas 84,6 hektar menjadi 846 hektar.

"Uang Rp 10 miliar diberikan secara bertahap pada Juni hingga November 2017 oleh Edi Dwi Soesianto. Kemudian Rp 500 juta diserahkan oleh Edi Dwi Soesianto kepada E Yusuf Taufik," kata jaksa.

Sedangkan Jamaludin kebagian Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati menerima Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura. Lalu Sahat Maju memperoleh Rp 952 juta dan Neneng Rahmi mendapat Rp 700 juta.

Para penyuap mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Fitradjaja Purnama dan Henry Jasmen, serta staf Lippo Taryu. Mereka juga tengah menjalani sidang.

Neneng akhirnya mengembalikan duit haram tersebut ke KPK sebesar Rp 11 miliar secara bertahap. Namun KPK menyatakan pengembalian tersebut tidak menghapus kasus pidananya.

Kelimanya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan, dan akan digelar dua kali dalam sepekan. (ian)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top