Koruptor Jarang Dijerat TPPU, KPK Berasalan Sulit Pembuktian

publicanews - berita politik & hukumJubir KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi KPK soal minimnya penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi terhadap koruptor.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak bisa memaksakan seluruh perkara menggunakan TPPU jika tidak memiliki bukti yang kuat.

Ia mencontohkan, ada kasus suap ratusan juga hingga Rp 1 miliar. Dalam pengembangan penyidikan ditemukan indikasi gratifikasinya bisa jauh lebih besar, puluhan miliar bahkan Rp 100-an miliar.

"Kalau ada bukti kami telusuri, kalau tidak ada (bukti)k tidak boleh," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (14/2).

Begitu pula dengan penerapan TPPU atau gratifikasi terhadap mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. KPK, Febri menambahkan, baru bisa menerapkan pasal pencucian uang sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

"Kalau penanganan perkara harus berdasarkan kecukupan bukti, itu yang jadi poin krusial," katanya.

Mengenai lambannya penanganan kasus TPPU adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, menurut Febri kasus tersebut masih tahap penyidikan. Ia mengatakan, terdapat karakter khusus dalam penanganan kasus pencucian uang Wawan. Terutama karena status Wawan sebagai pihak swasta.

Dalam penanganan kasus TPPU yang melibatkan penyelenggara negara, KPK dapat memilah aset atau penghasilan yang sah dan yang diduga berasal dari tindak pidana. "Kalau swasta tetap harus dilihat satu per satu," Febri menandaskan.

Sebelumnya Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK masih kurang maksimal dalam upaya pemulihan aset negara.

Berdasarkan data yang dimiliki ICW, selama periode 2018 ada 454 kasus tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu hanya 7 kasus yang disertakan dengan pasal TPPU ataupun gratifikasi. Padahal seharusnya kasus-kasus korupsi itu bisa ditelusuri hingga ke TPPU yang bisa digunakan untuk memulihkan aset.

"Data 454 kasus hanya 7 kasus yang dijerat TPPU. Satu kasus di Kejaksaan, 6 kasus di KPK, 0 di Kepolisian," kata Adnan di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (14/2).

Sepanjang 2018 lalu, KPK telah menangkap 28 kepala daerah yang terjerat korupsi. Dari jumlah itu, ICW mencatat persentase penerapan pasal TPPU dan gratifikasi masih minim, yakni hanya 17 persen gratifikasi dan 3 persen TPPU.

Data tersebut, ujar Adnan, menimbulkan pertanyaan soal upaya membuat jera pelaku korupsi.

"Ini menunjukan KPK belum masuk ke dalam strategi pemberantasan korupsi yang efektif, padahal kepala daerah adalah jabatan politically exposed persons (peps)," Adnan menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top