Buron Koruptor

Setelah Tangkap Buron Bos Tripanca Group, KPK Kejar eks Bupati Lamtim

publicanews - berita politik & hukumSugiharto Wiharjo alias Alay (bertopi) tengah makan siang bersama keluarga di restoran Hotel Novotel, Tanjung Benoa, Bali, saat ditangkap. (Foto: Humas KPK/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah sukses menangkap buron pembobol bank Sugiharto Wiharjo alaia Alay di Bali, KPK kini menelusuri aset-aset terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung itu. Penelusuran ini merupakan bagaian dari koordinasi supervisi (Korsup) KPK dengan Kejati Lampung.

"Tim Korsup Penindakan KPK berkoordinasi dengan pihak Kejati Lampung melakukan penelusuran aset untuk kepentingan asset recovery pembayaran uang pengganti sesuai putusan pengadilan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa(12/2).

Wiharjo ditangkap saat makan siang bersama keluarganya di Hotel Novotel, Tanjung Benoa, Bali, pada Rabu (6/2) sore. Ketika itu ia dalam perjalanan untuk pindah persembunyiannya dari Jember, Jawa Timur, ke Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). Wiharjo bersama keluarganya mengendarai mobol Alphard.

Bos Tripanca Group itu masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2015 lalu. KPK memfasilitasi pencarian DPO tersebut setelah ada permintaan dari Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung pada Mei 2017.

Buron Koruptor Rp 106 Miliar Dibekuk Saat Santap Siang di Novotel

Selama masa pelarian, Wiharjo kerap berpindah-pindah dan menggunakan identitas berbeda.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/PID.SUS/2014 tanggal 21 Mei 2014, Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim memvonis 18 tahun dan denda Rp 500 juta serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 106,8 miliar.

Selain Wiharjo, mantan Bupati Lampung Timur (Lamtim) Satono juga masuk dalam DPO. Satono dijatuhi vonis kasasi pidana 15 tahun penjara.

Febri mengultimatum Santono untuk segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Bagi masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan Santono bisa melaporkannya ke KPK, polisi, atau Kejaksaan.

"KPK memperingatkan agar DPO Santono segera menyerahkan diri untuk menjalani pidana," ujar Febri. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top