Suap dan Gratifikasi Bupati Mustafa, KPK Periksa Pimpinan DPRD Lamteng

publicanews - berita politik & hukumBupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa seusai pemeriksaan di Gedung KPK pada 16 April 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hari ini penyidik KPK memeriksa 10 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa. Para saksi terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah, mereka diperiksa di Mapolda Lampung.

Kasus yang menjerat Mustafa adalah suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018.

"Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/2).

Para saksi, antara lain, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, dan Wakil Ketua Komisi I Made Arka Putra Wijaya.

Dalam pekan ini, KPK berencana memeriksa 40 anggota DPRD sebagai saksi maupun tersangka.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran 10 hingga 20 persen. Total Mustafa telah menerima suap dan gratifikasi setidaknya Rp 95 miliar dalam kurun Mei 2017 hingga Februari 2018.

Penyidik menengarai politisi Partai Nasdem itu tidak melaporkannya kepada Direktorat Gratifikasi KPK, dengan rincian Rp 58,6 miliar berasal dari 179 calon rekanan dan Rp 36,4 miliar berasal dari 56 calon rekanan.

KPK menjerat Mustafa dengan Pasal 12 huruf l atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 54 KUHP.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lamteng 2018. Mustafa telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top