Suap Perizinan Meikarta

Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Segera Hadapi Meja Hijau

publicanews - berita politik & hukumBupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan. (Foto:Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin akan segera duduk di kursi terdakwa. Berkas penyidikan dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta sudah rampung.

Selain Neneng, empat tersangka lainnya juga akan disidang. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

"Sore ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk 5 orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/2).

Febri mengatakan, dalam penyidikan kasus ini setidaknya sudah 22 saksi dimintai keterangan untuk tiga tersangka sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 14 Oktober 2018. Mereka adalah Mantan Gubernur Jawa Barat, Anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan pihak swasta.

Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Dalam perkara ini KPK menduga ada indikasi akal-akalan sejumlah dokumen perizinan Meikarta, mulai dari rekomendasi dibuat sebelum penerbitan IMB, perizinan lingkungan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. 

Diduga untuk memuluskan perizinan yang belum beres itu pihak Lippo Group menyuap Bupati Neneng dan sejumlah kepala dinas.

Uang suap Rp 7 miliar telah digelontorkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dari total komitmen Rp 13 miliar untuk memuluskan perizinan Meikarta. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top