Anggota Komisi XI DPR Sukiman Tersangka Baru Kasus Suap Papua Barat

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Jubir Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Sukiman ditetapkan sebagai tersangka baru kasus suap Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P 2018. Status tersangka juga disematkan kepada Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba.

Kasus ini telah menjerat empat tersangka sebelumnya yang dicokok dalam operasi tangkap tangan di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada 4 Mei 2018. Mereka adalah Amin Santono, Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo, dan Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Dari proses penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 ini, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan," ujar Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (7/2)

Sukiman dari Fraksi PAN diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Saut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas (PUPR) mengajukan Dana Alokasi Khusus (DA) 2017 dan 2018 ke kementerian Keuangan. Pada proses pengajuan, Natan bersama pihak rekanan melakukan pertemuan dengan pegawai Kemenkeu. Kemudian pihak pegawai Kemenkeu meminta bantuan kepada Sukiman.

"NPA diduga memberi uang Rp 4,41 miliar dengan tujuan mendapatkan alokasi Dana Perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. "Dalam bentuk mata uang Rupiah sejumlah Rp 3,96 miliar dan valas 33,500 dolar AS," ujar Saut.

Uang tersebut merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Dari sejumlah uang tersebut, SKM (Sukiman( diduga menerima sejumlah Rp 2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS," Saut menambahkan.

Suap diberikan antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Atas 'pengaturab' Sukiman, Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi DAK pada APBNP 2017 sebesar Rp 49,915 Miliar dan pada APBN 2018 sebesar Rp 79,9 Miliar," Saut menjelaskan.

Sebagai penerima suap, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-l KUHPidana.

Sementara Natan disangkakan melanggar dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU yang sama jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top