Suap Proyek PLTU Riau-1

Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Eni Saragih Dituntut 8 Tahun

publicanews - berita politik & hukumEni Maulani Saragih dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/2), Jaksa Lie Putra Setiawan menyakini Eni bersalah karena menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap diberikan menyusul kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.‎

"Menuntut pidana penjara untuk terdakwa 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan," kata Jaksa Lie.

Jaksa juga menyatakan politisi Partai Golkar itu menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha minyak dan gas sebesar Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. Jadi, total Eni menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

"Yang mana uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan kampanye suami menjadi calon Bupati Temanggung sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk melaporkan gratifikasi tersebut," ujar Jaksa.

Eni menggunakan uang Rp 2 miliar dari Kotjo untuk pramunaslub Golkar. Sebanyak Rp 713 juta diantaranya sudah dikembalikan ke KPK.

Jaksa menolak permohonan Eni menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau Justice Collaborator.

Jaksa pun mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang meringankan Eni dinilai sopan, belum pernah dihukum, sudah mengembalikan uang sebesar Rp 4,5 miliar, kooperatif selama persidangan, dan telah mengakui perbuatannya.

Eni didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Eni juga didakwa melanggar pasal 12B ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sidang akan dilanjutkan pada 12 Februari dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari Eni. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top