Suap Perizinan Meikarta

Ketua Pansus Tata Ruang DPRD Bekasi Kembali Dipanggil KPK

publicanews - berita politik & hukumMantan Ketua Pansus XIX DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno. Pansus XIX membahas perubahan RTDR. (Foto: beritabekasi)
PUBLICANEWS, Jakarta - Ketua Pansus XIX DPRD Kabuppaten Bekasi Taih Minarno kembali dipanggil penyidik KPK. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap perizinan Meikarta. Pansus XIX dibentuk untuk membahas perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Bekasi.

Taih pernah diperiksa pada 18 Desember 2018 lalu sebagai saksi bagi tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/1).

Seperti halnya kemarin, hari ini penyidik KPK juga memanggil staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Sartika Komala Sari dan Endang Setiani.

KPK tengah mengusut perubahan tata ruang Kabupaten Bekasi untuk mendalami proses perizinan properti mewah milik Lippo Group tersebut. Seperti diketahui, oleh Pemprov Jawa Barat, Meikarta hanya diizinkan menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan.

Namun belakangan, lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar, setelah Pemkab bersama DPRD Kabupaten mengubah tata ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031.

Perda baru tersebut disetujui pada 10 Mei 2017. Diduga untuk melobi, anggota DPRD bersama keluarganya pihak Meikarta membawa anggota paea wakil rakyat tersebut melancong ke Pantai Pattaya, Thailand, bersama keluarga. Pelesiran tersebut berlangsung tiga hari dua malam dengan biaya dari Lippo Group.

Saat ini sudah ada dua orang dari unsur anggota dan pimpinan DPRD Bekasi yang mengembalian uang ke rekening penampungan KPK, total Rp 180 juta. Menurut Febri, anggota DPRD yang hanya ikut piknik ke Thailand telah mengembalikan uang dengan kisaran Rp 9 hingga 11 juta per orang. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top