Anggota DPRD Bekasi Saefulloh Diperiksa untuk Kasus Meikarta

publicanews - berita politik & hukumBupati nonaktif Neneng Hasanah Yasin. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefulloh dan sejumlah staf DPRD dipanggil penyidik KPK. Mereka akan dimintai keterangan untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka NHY (Neneng Hasanah Yasin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/1).

Dalam daftar anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saefulloh berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat. Ia berasal dari Dapil Kabupaten Bekasi 4.

Sementara staf DPRD Kabupaten bekasi yang diperiksa adalah staf Sekretariat Dewan (Setwan) Fika Kharisma Sari, staf Setwan Kabag Persidangan Rosid Hidayatulloh Namin dan Joko Dwijatmoko, serta staf Pansus XIX RTDR Mirza Swandaru Riyanto.

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY," Febri menambahkan.

Anggota Pansus XIX Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi total ada 23 orang. Penyidik KPK menduga Dewan dan Pemkab Bekasi mengubah tata ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 untuk memuluskan izin proyek Meikarta.

Seperti diketahui, Pemprov Jawa Barat hanya mengizinkan proyek properti mewah milik Lippo Group itu menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan.

Namun belakangan lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar. Diduga untuk melobi, anggota DPRD bersama keluarganya dipelesirkan ke Thailand dengan biaya dari Lippo. Saat ini, sudah ada sekitar Rp 180 juta uang yang telah dikembalikan anggota DPRD ke Rekening penampungan KPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top