KPK Klarifikasi Anggota DPRD Bekasi Pelesiran ke Thailand

publicanews - berita politik & hukumJuru Bicara KPK Febri Diansyah (foto:Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih harus mengklarifikasi penerimaan uang suap Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah mengantongi nama anggota dewan tersebut.

"KPK sudah memiliki daftar siapa saja yang pergi. Karena tentu sejumlah bukti yang kami dapat sudah cukup terang. Tapi masih kami klarifikasi kepada yang diduga menerima tersebut,"‎ ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/1).

Diduga para anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama keluarganya menerima paket wisata ke Thailand. Namun Febri masih enggan menyampaikan secara rinci terkait hal ini.

"Saya belum bisa sampaikan secara rinci ya. Tapi tentu saja paket jalan-jalan itu tidak hanya tiket dan tidak hanya untuk anggota DPRD-nya," ujar Febri .

Febri menambahkan, saat ini sudah ada 14 saksi yang telah dimintai keterangan. Mereka adalah Taih Minarno, Sunandar, Daris, Mustakim, Abdul Rosid Sargan, H Sarim Saepudin, dan Haryanto. Kemudian Suganda Abdul Malik, Nyumarno, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, serta H Anden Saalin Relan.

KPK diduga tengah mengusut perubahan tata ruang Kabupaten Bekasi untuk mendalami proses perizinan properti mewah milik Lippo Group tersebut.

Seperti diketahui, oleh Pemprov Jawa Barat, Meikarta hanya diizinkan menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan.

Namun belakangan, lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar, setelah Pemkab bersama DPRD Kabupaten mengubah tata ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Revisi ini disinyalir terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Diduga untuk melobi, anggota DPRD bersama keluarganya pelesir ke Thailand dengan biaya dari perusahaan milik James Riady tersebut. Saat ini, sudah ada sekitar Rp 180 juta uang yang telah dikembalikan anggota DPRD ke Rekening penampungan KPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top