Suap Perizinan Meikarta

Dalami Perubahan RTRW, KPK Telah Periksa 14 Anggota DPRD

publicanews - berita politik & hukumKadis Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, salah satu tersangka kasus suap perizinan Meikarta. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Hingga saat ini, KPK telah meminta keterangan 14 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Mereka adalah anggota Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2011-2031.

Hari ini, penyidik memanggil empat (bukan lima seperti diberitakan) anggota Dewan yang tengah menjalani pemeriksaan. Mereka adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, dan Namat Hidayat.

"Sedangkan saksi H Anden Saalin Relan telah dilakukan pemeriksaan kemarin (17/1)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/1).

Para wakil rakyat Bekasi itu dimintai keterangan untuk dua hal, yakni posisi dan peran mereka dalam Pansus RDTR, pengetahuan mereka terhadap indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang tersebut.

"Diklarifikasi juga pengetahuan dan peran saksi terkait informasi perjalanan ke Thailand," Febri menjelaskan.

KPK mengarai keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 itu untuk mengakomodasi kepentingan Lippo Group dalam proyek Meikarta.

Seperti diketahui, oleh Pemprov Jawa Barat, Meikarta hanya diizinkan menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan. Namun belakangan, lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar.

Diduga untuk melobi, anggota DPRD bersama keluarganya dipelesirkan ke Thailand dengan biaya dari perusahaan milik James Riady tersebut. Saat ini, sudah ada sekitar Rp 180 juta uang yang telah dikembalikan anggota DPRD ke Rekening penampungan KPK. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top