Suap Perizinan Meikarta

KPK Panggil Lima Legislator Bekasi yang Masuk 'Daftar Pelesiran'

publicanews - berita politik & hukumKomisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Satu persatu anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang namanya ada di kantong KPK dipanggil. Hari ini ada lima orang yang bakal dimintai keterangan dalam kasus dugaan turut menikmati uang panas Meikarta untuk pelesir ke Thailand bersama keluarga.

Kelima legislator adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, dan H Anden Saalin Relan. Mereka menjadi saksi untuk melengkapi berkas tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY," ujar Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/1).

Kemarin, penyidik juga memeriksa lima wakil rakyat Bekasi. Febri mengatakan, KPK tengah mendalami dua hal, yakni posisi Pansus terkait Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi dan pelesiran ke Thailand.

KPK menduga perubahan tata ruang untuk memuluskan proses perizinan properti mewah milik Lippo Group tersebut. Seperti diketahui, oleh Pemprov Jawa Barat, Meikarta hanya diizinkan menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan.

Namun belakangan, lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar, setelah Pemkab bersama DPRD Kabupaten mengubah tata ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031.

Lalu muncul kabar anggota DPRD bersama keluarganya melancong ke Negeri Gajah Putih dengan biaya dari perusahaan milik James Riady tersebut. Beberapa diantara mereka kemudian mengembalikan uang yang digunakan untuk piknik itu.

Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalikan uang pelesir tersebut total Rp 180 juta. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top