Suap Meikarta, KPK Panggil Lima Anggota DPRD Bekasi

publicanews - berita politik & hukumProyek pembangunan properti mewah Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: katadata)
PUBLICANEWS, Jakarta - Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi dipanggil penyidik KPK untuk mendalami kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mereka adalah Abdul Rosid Sargan, H Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno. Kelimanya dimintai keterangan untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka NHY," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi,Kamis (17/1).

KPK tengah mengusut perubahan tata ruang Kabupaten Bekasi untuk mendalami proses perizinan properti mewah milik Lippo Group tersebut. Seperti diketahui, oleh Pemprov Jawa Barat, Meikarta hanya diizinkan menggunakan lahan 84,6 hektar karena kawasan Cikarang merupakan bagian dari pengembangan Kota Metropolitan.

Namun belakangan, lahan yang digunakan Meikarta mencapai 500 hektar, setelah Pemkab bersama DPRD Kabupaten mengubah tata ruang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Revisi ini disinyalir terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Rp 70 Juta Duit Panas Meikarta

Lalu muncul kabar anggota DPRD bersama keluarganya pelesir ke Thailand dengan biaya dari perusahaan milik James Riady tersebut. Beberapa diantara mereka kemudian mengembalikan uang yang digunakan melancong itu.

KPK sudah memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar serta Wakil Ketua Mustakim dan Haris. Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalikan uang pelesir tersebut total Rp 180 juta.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (14/1) lalu, Bupati Neneng bersaksi bahwa ia mendengar dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili tentang uang untuk anggota Dewan tersebut.

"Saya tanya ke Neneng, apakah memfasilitasi Dewan, dia bilang, 'Iya, karena mereka yang minta'," kata Neneng. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top