Suap Limbah Sawit

Petinggi Anak Usaha Sinarmas Pakai Sandi Suap 'Alquran'

publicanews - berita politik & hukumWakil Dirut PT Sinarmas Agro Resources and Technology Edy Saputra dalam sidang suap pencemaran limbah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/1) siang. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tiga petinggi anak perusahaan Sinarmas Group didakwa menyuap empat anggota DPRD Kalimantan Tengah sebesar Rp 240 juta. Jaksa KPK menyebut suap diberikan agar para wakil rakyat itu tidak menggelar rapat dengar pendapat kasus dugaan pencemaran limbah di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp 240 juta," ujar Jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/1).

Ketiga terdakwa adalah Wakil Direktur Utama PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Edy Saputra Suradja. Edy juga Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Kemudian Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas Willy Agung Adipradhana. Ia juga menjabat Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas wilayah Kalimantan Tengah-Utara. Terakhir, Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

Edy hadir di ruang sidang dengan menggunakan penyangga leher. Jaksa KPK mengatakan, untuk menyamarkan uang suap terdakwa menggunakan kata sandi 'Alquran'.

"Telah mendapat informasi dari terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 240 juta dengan kata sandi 'Alquran' telah tersedia," ujar Jaksa Budi Nugraha.

Periksa Petinggi Sinar Mas Group, KPK Dalami Suap DPRD Kalteng

Jaksa mendakwa ketiganya menyuap Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B Punding Ladewiq H Bangkan, serta anggota Komisi B Edy Rosada dan Arisavanah.

Para terdakwa menyuap menyusul recana DPRD Kalteng menggelar rapat dengar pendapat yang akan merugikan perusahaan mereka. Hal ini menyusul gencarnya pemberitaan media massa setempat mengenai dugaan pencemaran limbah sawit di danau tersebut oleh tujuh perusahaan tambang dan perkebunan.

BAP, anak usaha PT SMART, merupakan satu dari tujuh perusahaan yang membuang limbah ke Danau Sembuluh.

Setelah menerima suap dari BAP, Jaksa menambahkan, Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton akan membuat keterangan pers yang menyatakan BAP tidak melakukan pencemaran lingkungan. Borak juga akan mengatakan bahwa perizinan BAP sedang dalam proses.

Padahal, kata Jaksa, BAP tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta tidak adanya plasma dalam perkebunan sawit.

Atas perbuatannya, Jaksa mendakwa ketiganya melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, joncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎ (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top