Suap Proyek Air Minum

KPK Panggil Bendahara Satker Ditjen Cipta Karya Imas Kartika

publicanews - berita politik & hukumDirut PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto dan Direktur Lily Sundarsih usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pada 30 Desember 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bendahara Satuan Kerja (Satker) Tanggap Darurat Permukiman Pusat Ditjen Cipta Karya Imas Kartika dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Ia menjadi saksi untuk kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

Imas diperiksa untuk berkas tersangka Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (11/1).

Selain Imas, penyidik juga memanggil Kepala Subag TU Direktorat Pengembangan SPAM Lestaryo Pangarso.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan tersangka, yakni Budi Suharto, Direktur WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka disangkakan sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap adalah Kepala Satker SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Keempat pejabat Kementerian PUPR tersebut diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek sistem SPAM di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala serta Palu di Sulawesi Tengah.

Uang Rp 1,2 Miliar Disita KPK dari Rumah Penyuap Pejabat PUPR

Penyidik memperkirakan Anggiat Partunggul m‎enerima Rp 350 juta dan 5 ribu dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Dalam proyek SPA Umbulan 3 Pasuruan, ia mengantongi Rp 500 juta.

Kemudian, Meina Woro Kustinah Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Sementara Teuku Moch Nazar diduga mendapatkan Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala-Palu.

Kemudian Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar. Sedangkan TSP untuk proyek di bawah Rp 50 miliar.

Ada 12 paket proyek Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018 yang dimenangkan kedua korporasi, dengan nilai total Rp 429 miliar. Proyek terbesar adalah pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp 210 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top