Suap Perizinan Meikarta

Dirjen Otda Ungkap Polemik Antara Gubernur dan Bupati Bekasi

publicanews - berita politik & hukumDirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono usai pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (10/1) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengungkapkan polemik antara Gubernur Jawa Barat (ketika itu) Ahmad Heryawan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Polemik mengenai regulasi dan rekomendasi Gubernur dalam perizinan proyek Meikarta yang diduga bermasalah.

"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap," kata Soni usai pemeriksaan 8 jam di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1).

Ditjen Otda, ujar Soni, pernah melayangkan surat pada Gubernur untuk mencari solusi dan koordinasi antar kepala daerah provinsi dengan kabupaten.

Soni mengatakan, kewenangan perizinan proyek Meikarta berada di tangan Kabupaten. Namun karena kawasan Cikarang menjadi kawasan pengembangan metropolitan, maka harus ada rekomendasi dari Gubernur.

"Tapi Perda Nomor 12 Tahun 2014 itu mensyaratkan ada peraturan Gubernur mengenai tata cara apabila ada rekomendasi. Itu belum terbit. Itu saja masalahnya. Sederhana," ujar Soni.

Agar polemik tidak diangkat ke ruang publik, maka pihak Ditjen Otda menginisiasi pertemuan antara Gubernur dan Bupati. Pertemuan juga menghadirkan kementerian terkait.

"Jadi itu inisiatif Kemendagri. Inisiatif Dirjen Otda untuk menyelesaikan permasalah secara formal melalui proses koordinasi sesuai dengan tugas pokok kami, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah," Soni menjelaskan.

Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik ingin mendalami dan menelusuri informasi pertemuan tersebut. Terutama arahan Mendagri melalui Dirjen Otda dalam sengkarut perizinan Meikarta.

"Karena kami sudah menemukan fakta-fakta yang cukup buat proses perizinan proyek Meikarta ini diduga bermasalah sejak awal," ujar Febri. (hn)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top