Suap Proyek Fiktif

KPK Kembali Panggil Dirut PT Jasa Tirta Djoko Saputro

publicanews - berita politik & hukumDirektur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 18 Desember 2018. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK kembali memanggil Direktur Utama PT Jasa Tirta II Djoko Saputro untuk pemeriksaan kasus dugaan suap jasa konsultansi 2017. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Desember 2018, KPK belum menahan Djoko.

Hari ini, Djoko akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, yakni pemilik PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta Andrini Yaktiningsasi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Andrini Yaktiningsasi)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (10/1).

Kasus ini bermula pada 2016 lalu, setelah Djoko Saputro diangkat menjadi direktur utama perusahaan BUMN tersebut. Penyidik menduga Djoko memerintahkan anak buahnya melakukan relokasi anggaran.

"Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat, yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadl Rp 9,55 miliar," ‎ujar Febri saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK, 7 Desember 2018.

Nilai relokasi anggaran tersebut adalah Rp 3,8 miliar. Sementara perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp 5,7 miliar.

"Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku," Febri menjelaskan.

KPK Terus Dalami Kasus Korupsi Jasa Konsultansi Perum PJT II

Setelah anggaran direvisi, Djoko memerintahkan Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut melalui kedua perusahaannya.

Adapun, realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.564.413.800. Nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam untuk kepentingan administrasi lelang.

"Dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated," kata Febri.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian setidaknya Rp 3,6 miliar, yang merupakan keuntungan yang diterima Andririni. Nilai tersebut merupakan 66 persen dari pembayaran yang telah diterima pihak swasta.

Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top