Aher Dikonfirmasi Aliran Dana Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar

publicanews - berita politik & hukum
PUBLICANEWS, Jakarta - Ahmad Heryawan menjawab pertanyaan seputar kewenangannya saat menjabat Gubernur Jawa Barat dalam penerbitan Surat Keputusan untuk rekomendasi perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Aher, SK gubernur harus keluar. Namun keputusan Pemprov tidak boleh ditandatangani oleh Gubernur. "Oleh karenanya dikeluarkan Keputusan Gubernur berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014," ujar Aher seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/1).

Berdasarkan Perpres tersebut, ia kemudian mendelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk meneken rekomendasi.

Aher menegaskan, Pemprov Jabar hanya mengeluarkan rekomendasi terhadap lahan yang sudah clean and clear. Yakni, lahan untuk Meikarta seluas 86,4 hektar.

"Yang diajukan 143 hektar. Untuk peruntukan 84,6 hektar. Itulah yang diberikan rekomendasi Pemprov. Sisanya ya belum," Aher menjelaskan.

Sementara itu Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik mengonfirmasi dua hal kepada Aher. Pertama, peran yang bersangkutan ketika menjadi gubernur dalam proses perizinan Meikarta.

"Baik yang diketahuinya terkait perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi ataupun terkait dengan rekomendasi yang menjadi domain atau kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah itu yang kami dalami," Febri menjelaskan.

Penyidik, Febri menambahkan, juga mengklarifikasi pengetahuan Aher soal dugaan penerimaan uang oleh beberapa pejabat Pemprov. KPK menemukan data-data dan informasi yang merupakan bukti baru tentang itu.

"Adanya aliran dana ke pejabat, baik di Pemprov Jabar misalnya, ada pejabat-pejabat di sana, ataupun dugaan pembayaran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga ke luar negeri," kata Febri.

KPK menemukan indikasi akal-akalan dalam proses perizinan Meikarta. Yakni, izin mendirikan bangunan (IMB) dibuat mundur atau backdate. KPK juga menengarai ada permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah tata ruang Bekasi dengan merevisi Perda agar sesuai keinginan grup perusahaan yang dipimpin taipan James Tjahaja Riady itu. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top