Gamawan Fauzi Sebut Pembangunan IPDN Rohil Kewenangan Sekjen

publicanews - berita politik & hukumEks Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Penyidik KPK meminta keterangan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal kasus korupsi pembangunan kampus IPDN di Rokan Hilir, Riau. Kasus ini menjerat eks Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Kemendagri Dudy Jocom.

Dudy ditetapkan sebagai KPK sebagai tersangka pada 14 Maret 2017. Ia diduga merugikan negara sekitar Rp 34 miliar dari nilai proyek senilai Rp 91,62 miliar.

Gamawan mengatakan, usai BPKP melakukan review atas semua proyek, ia akan memberikan tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Namun khusus IPDN Rokan Hilir, Gamawan mengaku tidak ikut meneken.

"Kalau Rokan Hilir saya enggak ikut. Yang tanda tangan langsung, dikelola langsung," ujar Gamawan usai menjalani pemeriksaan hampir tujuh jam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1).

Gamawan mengemukakan alasan ia tidak turut menandatangani karena nilai proyek tersebut tidak terlalu besar. Kewenangan pembangunan pun diserahkan pada Sekretaris Jendral.

"Karena nilainya di bawah Rp 100 miliar. Karena di bawah 100, bukan kewenangan saya. Langsung di bawah Sekjen aja," ujar Gamawan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top