Suap Perizinan Meikarta

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Kembalikan Rp 2 Miliar

publicanews - berita politik & hukumBupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin kembali melakukan pengembalian uang ke rekening penampungan KPK pada Kamis (3/1) kemarin. Pengembalian uang ini terkait dengan kasus suap perizinan proyek Meikarta.

"Bupati Bekasi mengembalikan uang Rp 2 M pada KPK terkait kasus dugaan suap dalam proses perizinan proyek Meikarta di Bekasi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/1).

Febri menambahkan, total Neneng telah mengembalikan duit haram Rp 8 miliar. KPK menghargai pengembalian uang tersebut.

"Meskipun tidak menghilangkan pidana, sikap koperatif pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum," ujar Febri.

Dalam dakwaan Jaksa KPK untuk Billy Sindoro dkk, Neneng didakwa menerima suap dari pihak Lippo Group sebesar Rp 10,8 miliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Rinciannya adalah penerimaan pertama terkait pengurusan izin IPPT seluas 84,6 ha di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi. Di lokasi ini sedianya akan berdiri kota Meikarta. Selepas menandatangani IPPT, Neneng mendapatkan bayaran sebesar Rp 10 miliar.

Uang tersebut diterima secara bertahap, yakni pada Juni 2017 sebesar Rp 2,5 miliar, Juli 2017 (2,5 miliar), Agustus 2017 (2 miliar), Oktober 2017 (1,5 miliar), November 2017 (1 miliar), dan Januari 2018 (500 juta). Uang diterima melalui E Yusup Taupik yang merupakan Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Kabupaten Bekasi.

Neneng kembali menerima duit pada 14 April 2018. Duit ini diterima karena Neneng memfasilitasi perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi guna mengakomodir Meikarta. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top