Suap Proyek Air Minum

Uang Rp 1,2 Miliar Disita KPK dari Rumah Penyuap Pejabat PUPR

publicanews - berita politik & hukumDirektur PT Tashida Sejahtera Perkasa Yuliana Dibyo (kiri) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa, Bogor, Meina Woro Kustinah usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 30 Desember 2018. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim KPK menyita uang Rp 200 juta dan deposito senilai Rp 1 miliar dari rumah Dirut PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Yuliana Enganita Dibyo. Uang tersebut diduga terkait dengan kasus suap sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2017-2018.

KPK menggeledah rumah Yuliana pada Rabu (2/1) sore hingga Kamis (3/1) dini hari tadi. Tim KPK juga menggeledah rumah Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Darurat Kementerian PUPT Teuku Moch Nazar dan Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto.

"Dari rumah tersangka YUL penyidik menyita uang sekitar Rp 200 juta, deposito setidaknya Rp 1 miliar, serta sejumlah dokumen keuangan dan dokumen proyek SPAM di sejumlah daerah," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/1).

Sebelumnya, dalam penggeledahan Kantor Satker SPAM Darurat Kementerian PUPR, Selasa (1/1), tim juga mengamankan CCTV dan uang Rp 800 juta. Kemudian di Kantor WKE, penyidik menyita sejumlah dokumen proyek SPAM di berbagai daerah senilai Rp 400.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Selain ketiga orang yang rumahnya digeledah tersebut, ‎ada pula Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi (LSU), dan Direktur PT TSP Irene Irma. Pihak swasta ini diduga sebagai pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap adalah Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

KPK Geledah Rumah Pejabat Kementerian PUPR Teuku Nazar

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018, termasuk di dua wilayah bencana alam dan tsunami. Adapun proyek untuk korban bencana di dua wilayah tersebut adalah pengadaan pipa HDPE di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

KPK menduga Anggiat Partunggul m‎enerima Rp 350 juta dan 5 ribu dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung serta Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM di Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian, Meina Woro Kustinah mendapat Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa, Bogor. Sementara, Teuku Moch Nazar kecipratan Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala-Palu, Sulawesi Tengah.

Kemudian Donny Sofyan Arifin‎ menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. Pemilik kedua perusahaan tersbeut adalah orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar, sedangkan TSP menggarap proyek di bawah Rp 50 miliar.

Ada 12 paket proyek Kementerian PUPR 2017-2018 yang dimenangkan oleh kedua perusahaan, dengan nilai total Rp 429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp 210 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top