Suap Perizinan Meikarta

Mantan Gubernur Jabar Aher Dipanggil Ulang pada Januari 2019

publicanews - berita politik & hukumAhmad Heryawan. (Foto: Istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Januari 2019 mendatang. Pada 20 Desember 2018 kemarin, pria yang disapa Aher ini tidak memenuhi panggilan KPK tanpa keterangan.

"Saya sudah tanya ke timnya kemungkinan akan diperiksa di bulan Januari. Tapi nanti saya pastikan lagi kapan persisnya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/12).

Febri mengatakan penyidik memerlukan keterangan Aher dalam proses rekomendasi ataupun proses lainnya terkait perizinan pembangunan properti mewah Meikarta milik Lippo Group.

Sebelum memanggil Aher, penyidik KPK telah meminta keterangan mantan wakilnya, Deddy Mizwar. Diduga penyidik tengah mendalami Surat Keputusan Nomor: 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan SK tersebut, lahan peruntukan proyek apartemen dan kawasan bisnis Meikarta yang disetujui adalah seluas 84,6 hektar. Namun kenyataannya proyek milik Lippo Group itu menempati area 500 hektar di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

KPK menemukan indikasi akal-akalan dalam proses perizinan Meikarta. Yakni, izin mendirikan bangunan (IMB) dibuat mundur atau backdate. Bahkan dalam proses penyidikan ini, KPK juga menggali indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah tata ruang Bekasi dengan merevisi Perda agar sesuai keinginan grup perusahaan yang dipimpin taipan James Tjahaja Riady itu. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top