KPK Kembali Jerat Tiga Tersangka Suap Pembangunan Irigasi di Bengkulu

publicanews - berita politik & hukumJuru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers penetapan tiga tersangka suap proyek irigasi di Bengkulu, di Gedung KPK, Jakarta, Raby (26/12) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, Bengkulu, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ketiganya menyuap petugas Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menangani kasusnya, yakni korupsi proyek pembangunan irigasi.

"Dalam penanganan pengembangan perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/12) sore.

Ketiganya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja (Satker) PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu Apip Kusnadi, Kepala Satker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu M. Fauzi, dan Kepala Satker PJSA BWS Sumatera VII Bengkulu Edi Junaidi.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Kepala Seksi (Kasie) III Intelijen Kejati Bengkulu Parlin Purba. Parlin adalah pejabat yang mengumpulkan data atau bahan keterangan (pulbaket) atas pelaksanaan proyek-proyek di BWS Sumatera VII Bengkulu tahun anggaran 2015-2016.

Selain Parlin, tersangka lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amin Anwari dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto Murni Suhardi.

Penyidik KPK menduga Apip bersama-sama Fauzi dan Edi Junaidi menyuap Parlin sebesar Rp 150 juta dalam dua tahap. Suap diberikan agar Kejati Bengkulu menghentikan Pulbaket dalam kasus pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Air Nipis Seginim dan rehabilitasi jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko.

"Uang senilai Rp 150 juta tersebut merupakan kesepakatan dari permintaan sebelumnya sebesar Rp 185 juta," Febri menjelaskan.

Ketiga tersangka memberi suap kepada Parlin sebagai bagian dari kesepakatan antara BWS Sumatera VII Bengkulu dengan sejumlah rekanan yang menggarap proyek-proyek tersebut.

Dalam kesepakatan, setiap rekanan menyetorkan uang kutipan sebesar 6 persen dari total nilai proyek. Fee dibagi ke sejumlah pihak. Sebesar 3 persen untuk dana operasional, dengan rincian 2 persen untuk operasional BWS Sumatera VII Bengkulu dan 1 perrsen untuk operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Uang disetorkan kepada Kasubag TU.

"Sementara 3 persen lainnya terbagi atas 1 persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatera VII Bengkulu dan 2 persen untuk biaya atau fee pengamanan aparat penegak hukum," kata Febri.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top