Dijerat TPPU, Bupati Mojokerto Tersangka Tiga Kali

publicanews - berita politik & hukumBupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa di KPK. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Untuk ketiga kalinya Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menjadi tersangka. Setelah kasus suap dan gratifikasi, kali ini penyidik KPK menjeratnya dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus suap dan gratifikasi Mustofa diduga menerima setidaknya Rp 34 miliar. Kedua kasus pertama ini berkaitan dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi pada 2015.

Adapun gratifikasi ia terima dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD dan SMA.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Mustofa tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor..

"Dari penerimaan gratifikasi sekitar Rp 34 miliar tersebut, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang," ujar Febri dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12).

Mustofa diduga menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut di sejumlah rekening bank. Ia juga menyalurkan duit haram itu ke perusahaan milik keluarga Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Modusnya adalah utang bahan atau beton.

"Terhadap MKP disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," Febri menandaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top