KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap di Pakpak Bharat

publicanews - berita politik & hukumPlh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyampaikan penetapan tersangka baru kasus suap proyek di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, di Gedung KPK, Jumat (14/12). (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap pelaksanaan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat 2018, Sumatera Utara. Tersangka baru tersebut adalah Rijal Efendi Padang.

Penetapan Rijal ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat Bupati Remigo Yolando Berutu.

"Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti-bukti keterlibatan dan peran pihak lainnya dalam perkara ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/12).

Yuyuk mengatakan, Rijal selaku Direktur PT TMU diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Remigo. Pemberian tersebut dilakukan bersama-sama dua tersangka lainnya, yakni Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan swasta Hendriko Sembiring.

Rijal adalah kontraktor proyek peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp 4.576.105.000 menggunakan bendera PT TMU.

Bupati Pakpak Bharat Gunakan Uang Suap Untuk Tangani Perkara Istrinya

Menurut Yuyuk, David Anderson Karosekali (DAK) meminta Rijal menyerahkan fee proyek sebesar 15 persen untuk Bupati Remigo. "Melalui DAK,"ujar Yuyuk.

Untuk memenuhi komitmen fee tersebut, Rijal telah mentransfer Rp 200 juta kepada David melalui rekening Hendriko

"Selanjutnya dari uang Rp 200 Juta tersebut DAK menyerahkan Rp 150 juta kepada RYB yang kemudian diamankan oleh KPK dalam OTT di rumah RYB di Pasarbaru, Kota Medan," Yuyuk menjelaskan.

Atas perbuatannya, Rijal disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top