Dirut Perum PJT II Djoko Saputro Tersangka

publicanews - berita politik & hukumDirut Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di perusahaannya pada 2017. Selain Djoko Saputro, KPK juga menersangkakan swasta Andririni Yaktiningsasi (AY).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu DS dan AY," kata Juru Bicara KPK dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).

Tim KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa (4/12) lalu. Dari penggeledahan itu disita sejumlah dokumen.

Kasus ini bermula pada 2016 lalu, setelah Djoko Saputro diangkat menjadi direktur utama perusahaan BUMN tersebut. Djoko saat itu diduga memerintahkan untuk melakukan relokasi anggaran.

"Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat, yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadl Rp 9,55 miliar," ‎ujar Febri.

Nilai relokasi anggaran untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis tersebut sebesar Rp 3.820.000.000. Sementara perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp 5.730.000.000,

"Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit Iain dan tidak sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Setelah anggaran direvisi, Djoko memerintahkan Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta untuk pelaksanaan kegiatan itu.

Adapun, realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.564.413.800. Dalam kegiatan tersebut, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam dan dimasukan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta untuk kepentingan administrasi lelang.

Bahkan pelaksanaan lelang juga diduga direkayasa dan formalitas. "Dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara backdated," Febri menjelaskan.

Atas perbuatan tersebut, ditraksir negara mengalami kerugian setidaknya Rp 3,6 miliar, yang merupakan keuntungan yang diterima Andririni. Nilai tersebut merupakan 66 persen dari pembayaran yang telah diterima pihak swasta.

Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top