Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Zumi Zola Divonis 6 Tahun

publicanews - berita politik & hukumZumi Zola mendengarkan amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12) siang. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan untuk dua perkara Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. Vonis tersebut untuk dua perkara sekaligus, yakni suap dan gratifikasi.

"Mengadili menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama," ujar Hakim Ketua Yanto saat membacakan amar putusan, Kamis (6/12).

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Zumi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Vonis hakim ini lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan hal yang memberatkan perbuatan Zumi Zola bertentangan program pemerintah berantas korupsi. Sementara hal yang meringankan adalah Zumi mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang Rp 300 juta

Hakim berpandangan, Zumi Zola terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 37,4 miliar, 173 ribu dolar AS, dan 100 ribu dolar Singapura. Politikus PAN itu juga menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Hadiah itu diberikan oleh rekanan penggarap proyek, yaitu Muhammad Imadudin alias Iim, Agus Herianto, Endria Putro, Nicko Handi, Rudy Lidra, Jeo Fandy Yoesman alias Asiang, dan Hardono alias Aliang. Kemudian Yosan Tonius alias Atong, Andi Putra Wijaya alias Andi Kerinci, Kendry Ariyon alias Akeng dan Musa Effendi.

Selain itu, Zumi terbukti menyuap Rp 50 kepada anggota DPRD Provinsi Jambi. Ia bersama-sama Apif Firmansyah, Erwan Malik, Arfan dan Saifudin memberikan uang sebesar Rp 16,3 miliar sebagai uang "ketok palu". Uang itu digunakan agar DPRD Jambi mengesahkan Rancangan APBD 2017 sebesar Rp 12,9 miliar, dan juga Rancangan APBD tahun 2018 sebesar Rp 3,4M.

Atas perbuatannya Zumi Zola terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atas putusan Majelis Hakim Zumi Zola menyatakan menerima sementara JPU menyatakan pikir-pikir. (han)



Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top