KPK Harap Zumi Zola Divonis Hukuman Maksimal

publicanews - berita politik & hukumGubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola akan menghadapi sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, komisi antirasuah berharap Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal.

"Ya tentu KPK berharap hukuman yang dijatuhkan maksimal sesuai dengan perbuatannya," ujar Jubir Febri saat dikonfirmasi, Kamis (6/12).

KPK, Febri menambahkan, yakin majelis hakim akan adil dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan yang dilakukan mantan artis tersebut.

"Kami percaya hakim akan menimbang dg adil alasan-alasan memberatkan dan meringankan," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Zumi Zola pidana 8 tahun penjara dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun usai ia menjalani pidana pokok.

Zumi didakwa menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi terkait pertanggungjawaban APBD 2017 dan pembahasan APBD 2018.

Gratifikasi diterima melalui dua orang dekatnya, yakni Asrul Pandapotan Sihotang dan Apif Frimansyah. Uang dicatut dari rekanan swasta yang menggerjakan proyek-proyek di lingkup Provinsi Jambi.

Selama menjabat Gubernur Jambi, Zumi telah menerima gratifikasi hingga November 2017 sebesar Rp 37.477.000.000, 183.300 dolar AS, 100.000 dolar Singapura, 1 unit Toyota Alphard. 

Zumi yang menjabat gubernur sejak 12 Februari 2016 juga menyetor suap ke DPRD Jambi sebesar Rp 16,3 miliar. Pada tahun anggaran 2017, ia menyetor sebesar Rp 12,940 miliar melalui Kabid Bina Marga Arfan. 

Sementara tahun anggaran 2018, ia memberi suap Rp 3,4 miliar yang ia sebut sebagai uang ketok palu. 

Jaksa menilai Zumi melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Untuk pemberian suap terhadap anggota DPRD, terdakwa dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top