Wakil Ketua DPRD Bekasi Dimintai Keterangan Perubahan Tata Ruang Meikarta

publicanews - berita politik & hukumKadis Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, salah salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin Meikarta. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Bekasi Jejen Sayuti dan anggota DPRD Waras Wasisto kembali diperiksa KPK dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta.

Pemanggilan keduanya merupakan penjadwalan ulang karena pada 28 November lalu mereka tidak datang tanpa keterangan.

"Kedua saksi dipanggil ulang untuk tersangka NR (Kadis Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (3/12).

Selain kedua wakil rakyat itu, penyidik juga memanggil staf Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi Ida Dasuki.

Febri menambahkan, dalam proses penyidikan ini KPK menggali indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta.

"Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang tata ruang tersebut, tentu juga jadi perhatian KPK," Febri menjelaskan.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka.

Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Penyidik menduga Lippo Group memberi suap Rp 7 miliar dari total komitmen Rp 13 miliar kepada Neneng Hasanah dan anak buahnya. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top