Lagi, KPK Periksa Pejabat Bekasi Dalami Alur Perizinan Meikarta

publicanews - berita politik & hukumKepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, satu dari sembilan tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. (Foto: istimewa)
PUBLICANEWS, Jakarta - Satu persatu pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi dipanggil untuk bersaksi dalam kasus suap perizinan Meikarta. Hari ini penyidik KPK memeriksa Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Zumratul Aini dan Kepala Departemen Land Acquisition Perijinan Edi Dwi Soesianto.

Keduanya dimintai keterangan untuk dua dari sembilan tersangka. Kemarin, penyidik memanggil Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Bekasi Kuswaya untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk dua tersangka, BS dan SMN (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (8/11).

Febri mengatakan, penyidik KPK masih terus mendalami sejumlah hal krusial terhadap saksi, yakni soal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi.

"Kemudian proses rekomendasi tahap 1 dari Pihak Pemprov Jabar pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta," ia menambahkan.

Ia kembali mengimbau agar para saksi bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan secara jujur.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp 7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp 13 miliar untuk membereskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Meikarta. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top