Suap Perkara di MA

Diperiksa Tujuh Jam, Nurhadi Masih Seperti yang Dulu

publicanews - berita politik & hukumNurhadi saat baru tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/11) pagi, untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Chairman PT Paramount Enterprises Internasional Eddy Sindoro. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Diperiksa hampir tujuh jam, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman mengatakan tidak ada hal yang baru dalam pemeriksaannya. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eddy Sindoro dalam perkara suap peninjauan kembali (PK) pada PN Jakarta Pusat.

"Sama seperti yang dulu," ujar Nurhadi seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, kawasan Kuningan Persada, Selasa (6/11) pukul 16.35 WIB.

Nurhadi membantah ia pernah mengadakan pertemuan dengan Chairman PT Paramount Enterprise Internasional itu untuk membahas perkara yang tengah menjerat anak perusahaan Lippo Group tersebut.

"Sama sekali enggak ada," kata Nurhadi. Jawaban normatif ini sering dilontarkan Nurhadi saat ia diperiksa penyidik KPK waktu-waktu lalu.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik mendalami hubungan langsung dan tidak langsung antara Nurhadi dengan Eddy Sindoro dalam konteks kasus suap ini.

"Apa yang diketahui dan apa yang pernah dilakukan Nurhadi saat masih menjabat dulu tentu menjadi perhatian kami," ujar Febri.

Nama Nurhadi pertamakali menjadi sorotan setelah Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution ditangkap KPK pada 18 April 2016. Ia diduga menerima suap dari pihak swasta yang tengah mengurus peninjauan kembali perkaranya di MA.

Nurhadi 'The Untouchable'?

KPK pernah menggeledah rumah Nurhadi dan menemukan uang sebanyak Rp 1,7 miliar yang 'dibuang' di toilet rumah mewahnya di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudah beberapa kali diperiksa, namun KPK belum menetapkan status apapun terhadap Nurhadi.

Nurhadi juga telah diperiksa penyidik KPK pada 24 dan 30 Mei serta 3 Juni 2018. Sedangkan Tin yang merupakan mantan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum Peradilan MA sudah perna diperiksa pada 1 Juni 2018.

Pemanggilan keduanya diduga berkaitan dengan dugaan penemuan aliran uang yang mencurigakan.

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, sepanjang 2004-2009, aliran uang yang masuk di rekening Tin mencapai Rp 1 miliar sampai 2 miliar. Nurhadi juga terdeteksi pernah memindahkan uang Rp 1 miliar ke rekening Tin. Istrinya itu juga pernah menerima Rp 6 miliar melaui setoran tunai pada 2010-2013.

Namun, hingga kini belum diketahui tindak lanjut dari laporan tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top