Polisi Sita 'Buku Merah' Basuki Hariman dari KPK

publicanews - berita politik & hukumBasuki Hariman saat masih menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus suap uji m,ateri UU Nomor 41 Tahun 2004. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Barang bukti kasus suap uji materi undang-undang importasi daging Basuki Hariman disita penyidik Polda Metro Jaya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, bukti yang dikenal dengan sebutan 'Buku Merah' itu diambil pada Senin (29/10) malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎mengakui barang bukti terkait perkara bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman yang dikenal dengan sebutan 'Buku Merah' telah disita penyidik Polda Metro Jaya.

"Benar, tadi malam, Senin 29 Oktober 2018, telah dilakukan penyitaan," kata Febri Diansyah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/10).

Basuki adalah pemilik CV Sumber Laut Perkasa, ia telah dipidana dalam kasus penyuapan terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Buku Merah adalah catatan keuangan dan aliran dana Basuki, antara lain menyebut sejumlah pejabat negara.

Indonesialeaks pernah mengungkap salah satu nama yang ada dalam catatan bersampul merah itu adalah Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya.

Febri mengungkapkan, barang bukti yang di sita polisi tersebut yakni sebuah buah buku bank berwarna merah atas nama Serang Noor dengan rekening BCA KCU Sunter Mall bernomor 28175574 dan 1 bundel rekening koran PT Cahaya Sakti Utama periode 4 November 2015-16 Januari 2017.

"Kemudian disita juga satu buah buku bank berwarna hitam bertuliskan Kas Dollar PT Aman Abadi tahun 2010," Febri menambahkan.

Pimpinan KPK, ujar Febri, memutuskan untuk memberikan dua barang bukti itu karena adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampirkan Polda Metro Jaya pada KPK. Surat itu dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya dan ditujukan kepada Ketua KPK pada 24 Oktober 2018.

Penyerahan 'Buku Merah' tersebut diwakili oleh Kepala Biro Hukum, Unit Korsup Penindakan dan Labuksi KPK.

"Pada penetapan pengadilan tersebut dicantumkan dua barang bukti yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk disita dan dua nama terlapor," kata Febri.

Penyitaan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dengan sengaja mencegah dan merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan sidang pengadilan.

Disebutkan bahwa sidang menyoal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, seperti dimaksudkan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi. Kasusnya terjadi pada 7 April 2017 di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan. Alamat tersebut sama dengan alamat Gedung Merah Putih KPK.

Basuki Hariman divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada sidang 28 Agustus 2017. Hakim menyatakan ia terbukti menyuap Patrialis sebesar 70 ribu dolar AS.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan pernah buku merah tersebut tidak terkait dengan perkara.

"Berdasarkan pengakuan Basuki, ia menyatakan bahwa hal yang ia catat dalam buku itu adalah untuk kepentingan dirinya. Tidak ada urusan terkait penyerahan kepada (pejabat-pejabat_ sesuai buku catatan,” kata Adi, 10 Oktober 2018. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top