Korupsi Proyek Jalan

KPK Sediakan Tim Ahli Bantu Ungkap Kasus Nur Mahmudi

publicanews - berita politik & hukumMantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Tim Penyidik Polresta Depok melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK membahas penanganan kasus eks Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Tim Korsup Penindakan KPK memberi dukungan fasilitasi ahli. Kasus yang ditangani adalah dugaan korupsi pengadaan tanah untuk peningkatan Jalan Raya Bogor-Jalan Nangka di Kota Depok pada 2015 itu.

"Kegiatan Korsup Penindakan seperti ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism yang dilakukan KPK pada penegak hukum Polri ataupun Kejaksaan," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/10).

Penyidik Satreskrim Polresta Depok telah melimpahkan berkas Nur Mahmudi ke Kejaksaan Negeri Depok, namun kemudian dikembalikan karena masih ada berkas yang belum lengkap. Eks Walikota Depok dua periode, yakni 2006-2016 itu tidak ditahan, namun ia dicekal untuk enam bulan ke depan per 18 Oktober 2018.

Eks Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Jadi Tersangka

Mantan Presiden Partai Keadilan (PK), cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018 bersama eks Sekretaris Daerah Hary Prihantono.

Kegiatan pelebaran badan Jalan Raya Nangka di Tapos, Depok, itu direncanankan sejak tahun anggaran 2013/2014. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembebasan lahan pada 2015. Pada 2016 dilakukan pembayaran untuk perluasan lahan yang terkena proyek.

Namun pelebaran Jalan Nangka tidak berjalan hingga saat ini. Penyidik kepolisian menduga ada kerugian negara Rp 10,7 miliar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top