Bupati Malang Rendra Kresna Tersangka Suap dan Gratifikasi

publicanews - berita politik & hukumWakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Jubir Febri Diansyah menyampaikan keterangan pers penetapan tersangka terhadap Bupati Malang Rendra Kresna di Gedung KPK, Kamis (11/10) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Setelah melakukan penggeledahan dua kali dan melakukan pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik menduga bupati dua periode itu menerima suap Rp 3,45 miliar dari swasta Ali Manopo.

Rendra menjadi tersangka bersama Ali Manopo dalam kasus suap ini. Penyidik KPK juga menetapkan politisi Partai Golkar itu sebagai tersangka kasus gratifikasi.

"Terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10).

KPK menduga Rendra bersama tim suksesnya, termasuk Ali Manopo, melakukan pertemuan untuk membahas dana kampanye pada Pilkada Kabupaten Malang 2010-2015

"Setelah Bupati menjabat dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembayaran utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," kata Saut.

Lagi, KPK Geledah Empat Lokasi di Malang

Menurut Saut, KPK mengidentifikasi salah satu yang menjadi perhatian Rendra dan kroninya adalah proyek pada di Dinas Pendidikan yang saat itu mendapatkan Dana Alokasi Khusus 2010 hingga 2013, khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

"Dalam melakukan perbuatannya RK diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada pada tahun 2010 mlakukan dan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)," Saut menjelaskan.

KPK menjerat Rendra dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Ali, sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 undnag-undang yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dokumen Pajak dan Laporan Dana Kampanye Disita dari Kantor Bupati Malang

Sementara untuk dugaan gratifikasi, Saut menjelaskan, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama Eryk Armando Talla. Selama menjadi bupati, Rendra bersama Eryk diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar.

"Penerimaan gratifikasi oleh RK dan EAT diduga terkait dengan sejumlah proyek di dinas Kabupaten Malang," Saut menambahkan.

Rendra dan Eryk disangkakan melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saut mengatakan, Rendra tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi selama menjabat. "Jika gratifikasi dilaporkan sebelum 30 hari kerja maka bebas dari ancaman pidana," ujarnya.

Renda telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur pasca penggeledahan KPK pada Senin dan Selasa lalu. Sebelum Nasdem, Rendra bernaung di Partai Golkar. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top