Suap Proyek PLTU Riau-1

Eni Saragih Kembali Setorkan Uang Suap Rp 1,250 Miliar ke KPK

publicanews - berita politik & hukumEni Maulani Saragih di KPK. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyetor lagi uang yang pernah ia terima dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Senin (8/10) kemarin, ia mentransfer Rp 1,250 miliar ke rekening penampungan KPK.

Uang tersebut ia terima dari pemilik Blackgold Natural Resources itu yang kini tengah menjadi perkara di KPK. Politisi Golkar itu diduga menerima total Rp 6,25 miliar dari Kotjo, yang merupakan fee atas jasanya dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

"Pada tahap ketiga ini, EMS mengembalikan Rp 1,250 Milyar sebagai bagian dari penerimaan yang diakui tersangka terkait proyek PLTU Riau-1," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10).

KPK menghargai sikap kooperatif Eni yang berterus terang menerima suap dan kemudian mengembalikannya secara bertahap. KPK akan mempertimbangkannya sebagai faktor yang meringankan dalam tuntutan pada sidang nanti.

"Juga dicatat terkait proses pengajuan JC (Justice Collaborator). Sepanjang nanti hingga proses selesai sidang, yang bersangkutan konsisten dan membuka seluas-luasnya keterlibatan pihak lain dan mengakui seluruh perbuatannya," Febri menambahkan.

Eni Saragih Kembalikan Lagi Rp 500 Juta, KPK Tunggu Pihak Lain

KPK, ujar Febri, mengingatkan agar pihak lain yang pernah menerima uang dalam kasus rasuah proyek listrik senilai 900 juta dolar AS itu mengembalikan pada KPK. Dengan pengembalian ini, berarti Eni telah menyetor ke KPK sebanyak Rp 2,25 miliar.

Jika ditambah dnegan Rp 700 juta yang dikembalikan oleh pimpinan Partai Golkar, maka total duit panas dari proyek PLTU Riau-1 menjadi Rp 2,9 miliar lebih.

Hari ini, KPK kembali melakukan perpanjangan penahanan terhadap Eni untuk 30 hari, terhitung sejak 12 Oktober hingga 10 November 2018. Perpanjangan ini dilakukan karena KPK masih memerlukan keterangan istri Bupati Temanggung, Jawa Tengah, itu untuk mendalami dan memperkuat bukti-bukti. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top