Suap Pembahasan APBD

KPK Identifikasi 3 Transaksi pada Kasus 22 Anggota DPRD Malang

publicanews - berita politik & hukumWalikota nonaktif Malang Moch Anton. (Foto: Antara)
PUBLICANEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi ada tiga transaksi dalam perkara suap dan gratifikasi yang menjerat 22 anggota DPRD Kota Malang. Total nilai suap sebesar Rp 700 juta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, suap tersebut terkait proses pembahasan APBD. Saat ini KPK terus mendalaminya.

"Sedangkan gratifikasinya kami duga terkait dengan proses pengesahan APBD dan dana pengelolaan sampah," Febri di Gedung KPK, Jumat (21/9) malam.

Soal pengembalian uang, Febri mengatakan ke-22 orang anggota DPRD belum kooperatif. Bila kooperatif, KPK akan mempertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman.

"Kalau tidak kooperatif bahkan berkelit sementara bukti cukup kuat, tentu bisa dipertimbangkan untuk dituntut semaksimal mungkin," Febri menandaskan.

Pada 3 September 2018 lalu, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Mereka merupakan kloter kedua, setelah 19 koleganya menjadi 'pasien' KPK pada Maret 2018. 

Para wakil rakyat itu diduga menerima suap dari Walikota nonaktif Malang Moch Anton. Total ada 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top