Suap Pembahasan APBD

KPK Optimis Gugatan Praperadilan 4 Anggota DPRD Sumut Ditolak

publicanews - berita politik & hukumArifin Nainggolan, salah satu pemohon praperadilan, saat resmi ditahan KPK pada 5 September 2018 lalu. (Foto: Publicanews/dok)
PUBLICANEWS, Jakarta - KPK optimis sidang gugatan praperadilan yang diajukan kembali oleh empat anggota DPRD Provinsi Sumut akan ditolak oleh hakim. Keeempat penggugat tersebut adalah Arifin Nainggolan, Syadrida Fitri, Washington Pane dan Muhammad Faisal.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan, dalam sidang pada Jumat (21/9) sore lalu, pihak KPK menyampaikan kesimpulan dalam proses persidangan. Mereka menegaskan telah memiliki bukti permulaan yang cukup di tingkat penyelidikan, yaitu 450 dokumen/surat dan bukti elektronik, serta keterangan 61 orang (termasuk 4 pemohon).

Menurut Febri, penyelidikan yang dilakukan sejak 5 Januari 2018 diyakini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK. Hingga akhirnya setelah ditemukan bukti permulaan, maka kasus ini pun naik ke penyidikan pada 28 Maret 2018.

Untuk memperkuat argumen dalam proses praperadilan ini, KPK mengajukan sejumlah bukti, yaitu 100 bukti dokumen dan 1 orang ahli Hukum Acara Pidana. KPK juga memberikan tanggapan pada 7 bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon.

"Pada prinsipnya KPK membantah argumentasi Pemohon seolah-olah mereka ditetapkan sebagai tersangka sebelum proses penyidikan. Pandangan 4 tersangka dalam kasus ini yang mengatakan seharusnya KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu, barulah kemudian menetapkan tersangka kami pandang hanya mengacu pada ketentuan umum di KUHAP," ujar Febri, Jumat (21/9).

Hal tersebut sudah sering dijelaskan dan ditolak oleh sejumlah hakim praperadilan, karena Pasal 44 UU KPK mengatur secara khusus bahwa dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasusnya dapat ditingkatkan ke penyidikan. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus (lex specialis) dari KUHAP.

Oleh karena itulah, KPK meyakini seluruh alasan pemohon tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak. "Kami percaya, Hakim praperadilan akan memutus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan mempertimbangkan secara independen dan imparsial," ujar Febri.

Febri menyebut kasus yang sedang ditangani KPK ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi masal yang terjadi di DPRD. "Sampai saat ini, dalam 3 tahap proses, sekitar 50 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diproses oleh KPK," Febri menambahkan.

Keempat penggugat juga pernah mengajukan praperadilan di PN Medan, namun hakim menolak gugatan tersebut. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top