Anak Eks Deputi BI Nadia Mulya Desak KPK Tuntaskan Kasus Century

publicanews - berita politik & hukumNadia Mulya didampingi Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung KPK, Rabu (19/9) sore. (Foto: Publicanews/Hartati)
PUBLICANEWS, Jakarta - Anak mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Nadia Mulya didampingi Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman, menyambangi Gedung KPK, Jakarta. Nadia mengingatkan KPK agar kasus Bank Century yang membuat ayahnya, Budi Mulya, ditahan 15 tahun untuk segera dituntaskan.

"Saya ke sini sebagai pengingat saja bahwa memang kasus ini sampai dengan sekarang bapak saya sudah dipenjara hampir 5 tahun belum ada kemajuan juga," ujar Nadia, Rabu (19/9).

Mantan model itu berharap agar KPK tidak tebang pilih dengan menjerat pihak-pihak lain yang semestinya memiliki peran besar. Menurutnya, kasus yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun itu tidak hanya melibatkan Budi Mulya saja.

Ayahnya, ujar Nadia, menjalani hukuman karena hanya menjalankan perintah dari Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI.

Nadia menilai pihak-pihak yang memberi perintah atau mastermind kasus Century ini seharusnya dihukum lebih berat daripada ayahnya.

Budi Mulya, ujar Nadia, hanya menjalankan perintah Budiono dan juga sudah ada disposi dari Siti Fadjrijah.

"Jadi, kalau menurut saya, (Budi Mulya) seorang pelaksana saja bisa kena (hukuman) 15 tahun. Seharusnya mastermind-nya harusnya kenanya lebih berat," Nadia menambahkan.

Nadia juga menyinggung artikel dari Asia Sentinel berjudul Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy. Penulisnya menduga ada konspirasi pencurian dan pencucian uang hingga 12 miliar dolar AS.

Nadia mengatakan seharusnya artikel tersebut menjadi pukulan telak bagi KPK dengan kembali melakukan penyelidikan nama-nama yang diduga terlibat. Salah satunya nama yang disebut dalam artikel itu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sesuai prinsip praduga tak bersalah, KPK harus mencari pembuktian dulu.
"Kalau tidak benar ya artinya memang harus dipulihkan nama baik beliau, tapi kalau memang benar harus dibuktikan. Baru namanya hukum di Indonesia itu nggak tebang pilih," Nadia menegaskan. (han)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top