Sengketa PLTP Dieng-Patuha

Bumigas Energi Sodorkan Bukti PN Berhak Adili Putusan BANI

publicanews - berita politik & hukumTim pengacara Bumigas Energi menunjukkan bukti tanggapan atas eksepsi kompetensi absolut BANI kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan, Jumat (10/8). (Foto: Publicanews/Bimo)
PUBLICANEWS, Jakarta - Menanggapi eksepsi Termohon 2 Badan Arbitrase Nasional (BANI), Pemohon PT Bumigas Energi hari ini menyerahkan bukti otentik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdata ini menyoal putusan BANI atas sengketa antara Bumigas dan PT Geo Dipa Energi dalam proyek PLTP Dieng-Patuha.

Dalam sidang eksepsi kemarin, BANI mengajukan permohonan kompetensi absolut yang menyatakan pengadilan negeri tidak berhak mengadili putusan Arbitrase.

Kuasa hukum Bumigas Ria Lusiana Simamora menunjukkan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan," ujar Ria kepada Publicanews seusai sidang, Jumat (10/8).

Ria mengatakan, pihak Pemohon bingung dengan pembelaan BANI soal kompetensi absolut. Padahal, katanya, hal itu jelas-jelas diatur dalam UU Arbitrase, terutama Pasal 72. "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri," Ria menjelaskan.

Ria juga mengacu Pasal 59 ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan negeri.

Geo Dipa Tak Bisa Beri Jawaban Soal Tudingan Tipu Muslihat

Dengan beleid tersebut, Ria menambahkan, Pemohon memiliki hak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI di PN Jakarta Selatan.

"Sudah sepatutnya kompetensi absolut yang diajukan BANI ditolak secara keseluruhan dan pengadilan negeri berwenang mengadili," ia menegaskan.

Untuk mendukung dalil-dalil pemohon tersebut, Bumigas mengajukan pendapat hukum (legal opinion) dari mantan Hakim Agung Yahya Harahap pada 30 Juli 2018. "Sebagai salah satu bukti tanggapan kami atas eksepsi kompetensi absolut BANI," kata Ria.

Sidang perdata ini atas permintaan Bumigas dengan Termohon I PT Geo Dipa Energi dan Termohon 2 BANI. Geo Dupa adalah anak perusahaan patungan PT Pertamina dan PT PLN. (imo)

Berita Terkait

Komentar(0)

Login
    Tidak ada komentar pada artikel ini

Back to Top